Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif di Kabupaten Bogor
Kata Kunci:
Peraturan Desa, tata kelola, partisipasi, pelatihan, pemerintahan desaAbstrak
Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Namun, banyak pemerintah desa masih menghadapi kendala dalam proses penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum dan aspirasi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Bogor dalam menyusun Perdes yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan teknis yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Materi pelatihan meliputi dasar hukum pembentukan Perdes, teknik penyusunan naskah akademik, dan strategi pelibatan masyarakat dalam proses legislasi desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip perundang-undangan dan tata kelola yang baik, serta munculnya komitmen bersama untuk menerapkan proses penyusunan Perdes yang lebih inklusif. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya forum komunikasi antar pemangku kepentingan desa sebagai wadah konsultasi dan kolaborasi. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan desa serta pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Unduhan
Referensi
Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika, 26(3), 219–246.
Akbarudin Arif, S. S., & Pratama, Y. A. (2020). Peningkatan Sinergitas Pemerintah Desa Jetis dengan Skema Pentahelix Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi Lokal Melalui Organisasi Lembaga Masyarakat Desa Jetis.
alfian Nasir, A. (2022). Hukum Pemerintahan Daerah.
Hasan, D. S., & Sangadji, S. S. (2024). Fundamentals in Crafting Research and Community Service Articles. SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science, 3(1), 31–39. https://doi.org/10.62394/scientia.v3i1.102
Kushandajani, K. (2017). Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 53–64.
Mangngasing, N. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Donggala.
Nainggolan, S. D. P. (2018). Kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian. University Of Bengkulu Law Journal, 3(1), 54–67.
Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Jurnal Idea Hukum, 3(1), 493–506.
Ra’is, D. U. (2018a). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi, 7(1).
Ra’is, D. U. (2018b). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. Reformasi, 7(2).
Simamora, J. (2020). Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di indonesia.
Sofyanoor, A. (2015). Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As an Allocative System. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8, 221–241.
Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari.
Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumaluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 6(1), 161029.
Wijayato, K., Tijow, L. M., & Wantu, F. M. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2).
